Saber Pungli – Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mendatangi lokasi Pungli (Pungutan Liar) di bagian perizinan Kementerian Perhubungan.
Tak lama, Presiden yang dikenal dengan gaya “Blusukan” langsung mengambil langkah kongkrit guna memberantas pungutan liar yang nampaknya sudah menjamur di berbagai lapisan pelayanan masyarakat.
Hal tersebut dibahas Presiden dalam rapat koordinasi dengan gubernur dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Kamis 20 Oktober 2016.
“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar.
Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden seperti dikutip dari situs resmi saberpungli.id.
Presiden telah menyiapkan berbagai sarana bagi masyarakat untuk melaporkan bagi yang mengalami atau melihat adanya pungli.
Mulai dari website resmi Pungli yang beralamat di http://saberpungli.id hingga SMS dan Call Center.
Kalau melihat atau mengalami PUNGLI, lapor langsung ke:
– website: saberpungli.id
– SMS ke 1193
– Telepon call center 193 -Jkw— Joko Widodo (@jokowi) October 21, 2016
website resmi Saber Pungli (via saberpungli.id)
Pada rapat tersebut, Jokowi juga meminta agar perizinan lebih di sederhanakan.
“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” Kata Presiden.
Oleh karenanya, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan.
Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.
“Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini,” Tegas Presiden Joko Widodo.